KALENDER

August 2014
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sekilas tentang IPAI

Ikatan Perawat Anestesi Indonesia adalah organisasi profesi perawat anestesi yang bebas pajak, dibentuk atas keinginan perawat anestesi sebagai wadah untuk mengelola kepentingan untuk anggotanya atau sebagai mandataris dari perawat anestesi di seluruh Indonesia.
Perawat anestesi adalah perawat yang telah diberi pendidikan formal secara teoritis dan praktek dalam bidang anestesi dan berkompetensi untuk melakukan pelayanan dalam pelayanan anestesi
Profesi Perawat Anestesi wajib dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan eksistensi organisasi profesi perawat anestesi diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya secara baik serta sebagai dasar dilakukannya legislasi terhadap profesi perawat anestes

Categories

SISTEM PENGEMBANGAN KARIR BAGI TENAGA KEPERAWATAN ANESTESI DI INDONESIA

ipai jkt 2102 30 768x1024 SISTEM PENGEMBANGAN KARIR BAGI  TENAGA KEPERAWATAN ANESTESI DI INDONESIA Oleh : Ketua II DPP IPAI (H. Waryono, S.IP, S.Kep, M.Kes)

Tenaga keperawatan anestesi yang berkualitas mempunyai sikap profesional  dan dapat menunjang pembangunan kesehatan, hal tersebut memberi dampak langsung pada mutu pelayanan di rumah sakit sehingga pelayanan yang diberikan akan berkualitas dan dapat memberikan kepuasan pada pasien sebagai penerima pelayanan maupun perawat anestesi sebagai pemberi pelayanan. Pemberdayaan sumber daya manusia mulai dari proses rekruitmen, seleksi dan penenpatan, pembinaan serta pengembangan karir harus dikelola dengan baik, agar dapat memaksimalkan pendayagunaan tenaga perawat anestesi dan memberikan kepuasan kerja bagi perawat anestesi.

Untuk dapat mewujudkan tercapainya pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya tenaga keperawatan anestesi yang profesional, memiliki kemampuan intelektual, tehnikal dan interpersonal, bekerja berdasarkan standar praktek, memperhatikan kaidah etik dan moral (Hamid, 2000). Pada kenyataannya saat ini tenaga perawat anestesi yang ada dilapangan masih belum memenuhi standar. Pelayanan keperawatan anestesi yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh faktor balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat sesuai dengan keahliannya, berat ringannya pekerjaan dan sifat pekerjaan yang monoton, suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang, serta sikap pimpinan atau supervisor dalam memberikan bimbingan dan pembinaan.

Pengembangan karir perawat anestesi merupakan suatu perencanaan dan penerapan rencana karir dapat digunakan untuk penempatan perawat anestesi pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi perawat anestesi. Hal ini akan meningkatkan kualitas kerja perawat anestesi, ia akan berusaha mengontrol karirnya dan memilih karir yang lebih baik sehingga ia terus berprestasi dan memperoleh kepuasan kerja  (Marquis &Huston, 2000). Sehubungan dengan hal tersebut manajemen rumah sakit harus berusaha mencitakan kepuasan kerja sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan dan disiplin perawat anestesi meningkat serta mendukung terwujudnya rumah sakit (Hasibuan, 2003).

Menurut Gibson (1996) bahwa peningkatan jenjang/ posisi dan peningkatan penghasilan merupakan hasil kerja staf yang produktif. Menurut pendapat penulis penerapan dan pemberlakuan pengembangan jenjang karir di lahan klinik merupakan suatu perubahan yang mendasar bagi suatu organisasi pelayanan kesehatan dan merupakan upaya manajer keperawatan anestesi untuk terus mengembangkan diri perawat anestesi, sehingga perawat anestesi dapat mencapai kepuasan karir dan kepuasan kerja. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang berat bagi manajemen rumah sakit saat ini, karena dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan partisipasi antara pihak manajemen rumah sakit dan staf keperawatan anestesi (Marquis, 2000)

Menurut Waryono ( 2005 ) bahwa peningkatan karier perawat anestesi merupakan kebutuhan dasar sesuai Teori Abrraham Maslow, hasil penelitian Motivasi dikaitkan dengan Kinerja bahwa peningkatan krier sangat mempengaruhi pada pola kinerja perawat anestesi khususnya pada umumnya bidang keperawatan anestesi. Dengan adanya pernyataan yang dikemukakan dalam tesisnya bahwa Preveliging Perawat anestesi Terkhusus Perawat anestesi banyak yang harus dipersiapkan untuk mencapainya. Adapun kesiapan yang sangat nyata adalah adanya Regulasi yang tepat sehingga arahan dan payung hukum dalam menangani permasalahan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan tidak terpengaruh. Pada pelayanan rumah sakit terkhusus pada keperawatan anestesi dan penataan anestesi di Indonesia sangat memprihatinkan sehingga dalam kesempatan ini mengajak stake holder untuk menata secara adil dan proporsional dan profesional.

( 2007 ).

     

  1. A.   Pengertian Karir

 

Karir adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh seseorang selama perjalanan usianya (Robbins ,2001) Hal ini didukung oleh pendapat Saroso (2003), bahwa karir adalah suatu jalur yang dipilih atau kontrak yang dibuat seseorang untuk berkontribusi dalam suatu profesi dengan memuaskan.

Menurut pendapat penulis untuk mendapatkan karir yang berhasil harus dibangun oleh diri perawat anestesi sendiri dan penilaian dari lingkungan terhadap analisa pekerjaanya dan sehubungan dengan hal tersebut perawat anestesi harus terus memelihara dan menjaga pengetahuan dan ketrampilannya tetap mutakhir. Pemilihan karir secara bertahap akan menjamin individu untuk mempraktikkan bidang profesinya karena karir merupakan investasi dan bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan jasa.

 

  1. B.   Pengembangan Karir

 

Prof. Laksono (2007) UGM, menyatakan bahwa perawat anestesi menpunyai tanggung jawab utama terhadap karirnya sendiri. Selanjutnya ia menguraikan bahwa karir keperawatan anestesi  mempunyai tiga komponen utama yaitu jalur karir, perencanaan karir dan pola karir.

Komponen pertama adalah jalur karir, yaitu lintasan yang dapat ditempuh oleh seorang perawat anestesi mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yang mungkin dapat dicapai apabila perawat anestesi mampu bekerja secara produktif, loyal kepada organisasi, menunjukkan perilaku yang profesional, serta mampu untuk tumbuh dan berkembang dan memberi kesempatan kepada perawat anestesi untuk berprestasi dan meniti karir ke jenjang yang lebih tiinggi, serta berhak mendapat imbalan sesuai jalur yang profesional.

Komponen kedua adalah perencanaan karir, yang merupakan tanggung jawab perawat anestesi sendiri untuk melakukan evaluasi diri atau menseleksi jalur karir tentang pencapaian pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penyusunan tujuan karir, dan bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut sehingga dapat mengembangkan profesionalisme. Dalam perencanaan karir dibutuhkan seorang perawat anestesi konselor karir/ supervisor/ staf pengembangan yang akan menolong perawat anestesi pelaksana mengkaji dan menganalisa minat, keterampilan, dan pilihannya, sehingga dapat membantu memudahkan perawat anestesi pelaksana mencapai karirnya.

Komponen ketiga adalah pola pengembangan karir, merupakan suatu metoda atau sistem dimana manajer keperawatan anestesi membantu perawat anestesi profesional memilih tujuan karir, mengarahkan dalam merencanakan karir untuk meraih kepuasan karir dan mencapai tujuan karir yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman dan keahliannya.

 

Ada enam prinsip pengembangan karir perawat (Direktorat Keperawatan anestesi Depkes RI, 2004) Yaitu:

  1. Kualifikasi

Kualifikasi perawat anestesi dimulai dari lulusan D.III Keperawatan dan Diploma IV, sehingga perlu penanganan khusus terhadap pengalaman kerja, lamanya pengabdian terhadap profesi, uji kompetensi dan sertifikasi.

 

  1. Penjenjangan

Penjenjangan mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akontebel dan etis sesuai dengan batas kewenangan praktek dan kompleksitas masalah pasien.

  1. Penerapan asuhan keperawatan

Fungsi utama perawat klinik adalah memberikan asuhan keperawatan langsung sesuai standar praktik dan kode etik.

  1. Kesempatan yang sama.

Setiap perawat klinik mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir sampai jenjang karir profesional tertinggi, sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Standar profesi

Dalam memberikan asuhan keperawatan mengacu pada standar praktik keperawatan anestesi dan kode etik keperawatan.

  1. Komitmen pimpinan

Pimpinan sarana kesehatan harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan karir perawat, sehingga dapat dijamin kepuasan pasien serta kepuasan  dalam pelayanan keperawatan.

 

Pengembangan karir perawat anestesi merupakan suatu perencanaan dan penerapan rencana karir. Perencanaan karir merupakan bagian dari manajemen personal, dan menjadi hal utama untuk setiap organisasi keperawatan ( Gillies, 2000). Program pengembangan karir dapat digunakan untuk penempatan perawat anestesi pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan yang lebih sesuai dengan kemampuan dari potensi perawat anestesi. Dengan adanya program pengembangan karir akan meningkatkan kualitas kerja perawat anestesi, ia akan berusaha mengontrol karirnya dan mencapai karir yang lebih baik sehingga ia akan terus berprestasi dan memperoleh kepuasan kerja (Marquis &Huston, 2000).

 

Waryono (2007) Perawat anestesi mempunyai tanggung jawab utama terhadap karirnya sendiri dengan cara sebagai berikut:

  1. Perawat anestesi harus mengenali kekuatan, kelemahan, dan bakatnya, rencanakan karir pribadi dengan jujur pada diri sendiri.
  2. Mengelola reputasi diri sendiri dan lakukan pekerjaan kita berprestasi dan biarkan lingkungan menilai prestasi kerja kerja.
  3. Mengembangkan kontak jaringan kerja agar terinformasi perkembangan IPTEK yang mutakhir.
  4. Mengikuti perkembangan terbaru tentang pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan.
  5. Menjaga keseimbangan antara kompetensi spesialis dan generalis agar mampu bereaksi terhadap lingkungan kerja yang terus berubah.
  6. Mendokumentasikan prestasi diri, carilah pekerjaan dan penugasan yang akan memberi tantangan yang semakin meningkat.
  7. Menjaga pilihan anda tetap terbuka.

 

Manajemen bertanggung jawab pada pengembangan karir perawat (Marquis, 2000 dan Robbins, 2001). Untuk itu perlu langkah-langkah :

  1. Manajemen institusi harus menciptakan jalur karir dan kenaikan pangkat, berupaya mencocokan lowongan kerja dengan orang yang tepat, meliputi: mengkaji kinerja, dan potensi perawat yang baru dan lama,agar dapat memberikan bimbingan karir, pendidikan dan pelatihan yang tepat.
  2. Membentuk jenjang karir, dan hal ini harus dikominikasikan pada seluruh staf staf dan diterapkan secara konsisten.
  3. Penyerahan informasi karir, direncanakan secara jelas tujuan dan strategi masa depan rumah sakit sehingga karyawan akan mampu mengembangkan rencana pribadi.
  4. Penerapan posisi kerja. Manajer yang efektif harus mengetahui siapa yang dibutuhkan dan siapa yang kompeten dalam menerima tugas, tanggung jawab serta tantangan yang besar.
  5. Penilaian kinerja karyawan. Salah satu keuntungan dari sistem penilaian yang baik adalah adanya informasi penting tentang gambaran kinerja, kemampuan perawat yang potensial dan memudahkan untuk mobilisasi karir.
  6. Menciptakan peluang pertumbuhan dan perkembangan bagi perawat  dengan memberi pengalaman kerja yang telah direncanakan, pengalaman baru, menarik dan secara profesional menantang dan memacu perawat menggunakan keahliannya yang maksimal.
  7. Memberikan dukungan dan dorongan dengan menyediakan pelatihan dan pensisikan agar perawat mendapatkan kesempatan pengembangan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang terbaru.
  8. Mengembangkan kebijakan-kebijakan personel, dengan diterapkannya program pengembangan karir yang aktif yang menghasilkan beberapa kebijakan untuk mendukung program tersebut

 

Manajemen yang mempromosikan sistem jenjang karir berpotensi untuk mampu menjamin meningkatkan produktivitas dan harus dapat pula menjamin terpeliharanya asuhan keperawatan yang berkualitas (Kron, 1987).

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat menyimpulan bahwa karir keperawatan anestesi ditentukan oleh tenaga perawat sendiri dengan dibantu oleh konselor karir/ supervisor dan difasilitasi serta didukung oleh pihak manajemen keperawatan dan manajemen rumah sakit untuk mengelola karir perawat untuk dipromosikan. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap peningkatan karir perawat anestesi agar dapat dipromosikan. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap peningkatan karir perawat anestesi melalui upaya membentuk dan mengembangkan sistem jenjang karir profesional keperawatan anestesi.

 

  1. C.   (TIGA) ALASAN IPAI HARUS MEMILIKI JENJANG PENDIDIKAN D IV / SEDERAJAD KEPERAWATAN  ANESTESI

 

  1. 1.        ALASAN FILOSOFIS

 

Keperawatan Anestesi adalah profesi mandiri di bidang keperawatan, yang mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan, yang  lebih mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. (Abdelah 1960; dalambukunya Poter, 1997), mendefinisikan keperawatan sebagai pelayanan kepada individu dan keluarga,  yang diberikan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mengintegrasikan sikap, kemampuan intelektual, serta keterampilan teknikal, agar mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya masyarakat.

Sebagai pelayan professional, keperawatan mempunyai karakteristik sebagai berikut  menurut Schein E 1972 :

  1. Profesioanl, berbeda dengan amatir, terikat dengan pekerjaan seumur hidup yang merupakan sumber penghasilan utama.
  2. Mempunyai motivasi yang kuat atau panggilan sebagai landasan bagi pemilihan karier professionalnya, dan mempunyai komitmen seumur hidup yang mantap terhadap kariernya.
  3. Memiliki kelompok ilmu pengetahuan yang mantap kokoh serta keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan yang lama. profesioanl mengambil keputusan demi kliennya berdasarkan aplikasi prinsip  prinsip dan teori-teori.
  4. Beroriensi kepada pelayanan, menggunakan keahlian demi kebutuhan klien
  5. Pelayanan yang diberikan kepada klien didasarkan kepada kebutuhan obyektif klien
  6. Mengetahui apa yang baik untuk klien, dan mempunyai otonomi dalam mempertimbangkan tindakannya.
  7. Membentuk perkumpulan profesi
  8. Mempunyai kekuatan dan status dalam bidang keahliannya, dan pengetahuan mereka dianggap khusus.
  9. Profesional dalam menyediakan pelayanan.

 

Secara hukum bahwa keperawatan Anestesi sebagai profesi yang dilaksanakan oleh perawat Anestesi dengan pendekatan proses keperawatan Anestesi yang diakui dengan di tetapkan jabatan Fungsional dan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009

  1. 2.     ALASAN SOSIOLOGIS

 

Perawat adalah jumlah tenaga kesehatan terbesar dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, namun dari pendidikan masih dianggap kurang berkembang, jika dibanding dengan sekolah keperawatan di negara-negara lain, pentingnya peningkatan jenjang pendidikan keperawatan Anestesi adalah dalam upaya meningkatkan mutu tenaga perawat anestesi, untuk mempersiapkan persaingan dengan tenaga-tenaga kesehatan dari luar negri di era Globalisasi .

 

Tingginya kebutuhan perawat Anestesi di Indonesia terutama di daerah-daerah, memerlukan pembentukan/pendirian institusi pendidikan keperawatan Anestesi, yang mencukupi dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Seperti amanat UU No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan, BAB V masalah Sumberdaya di bidang Kesehatan.

 

Seiring dengan tuntutan zaman pada masa kekinian pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat menuntut pula perkembangan pendidikan yang memadai, begitu pula dalam hal ini jenjang pendidikan profesi keperawatan anestesi memerlukan ruang dan kesempatan untuk berkembang sebagai asas kesetaraan.

IPAI adalah induk organisasi Profesi perawat anestesi di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengembangkan kualitas pendidikan para anggotanya yang saat ini mayoritas adalah D III keperawatan anestesi dan selebihnya adalah produk pelatihan, IPAI dalam menjalankan kewajibannya untuk mendirikan institusi pendidikan D IV keperawatan anestesi, dianjurkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan meminta saran induk organisasi lain, bukan meminta izin (kecuali ke Dikti).

 

3  ALASAN YURIDIS

 

Menurut UUD’45

BAB  X A

                                       TENTANG HAK ASASI MANUSIA

 

Pasal 28C

  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
  2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

 

Pasal 28D

  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

 

Pasal 28F

 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28H

  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.
  4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

 

Pasal 28I

  1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
  2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab negara, terutama pemerintah.
  5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 28J

  1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.

 

Menurut  UU No. 36 2009 tentang  Kesehatan

 

BAB V

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

 

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan    mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan   mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan  Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

 

Pasal 22

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari  pemerintah.

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan     Menteri.

 

Pasal 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode  etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar  prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar  prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah,  pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) menjadi  tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 26

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan  kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   dilakukan dengan memperhatikan:

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;

b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan

c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap    memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan yang merata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan  Pemerintah.

 

Pasal 27

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat    (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 28

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas  permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan   kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

 

Menurut PP No. 32 th 1996 tentang Tenaga Kesehatan

B A B III

PERSYARATAN

 

Pasal 3

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

 

Penjelasan  : Pasal 3

Persyaratan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan harus sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.

 

Pasal 7

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

 

Pasal 8

(1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 9

(1) Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

 

Pasal 10

(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

 

Pasal 11

(1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

 

Pasal 21

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan : Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalakan profesinya secara baik.

Ayat (2)

Dalam menetapkan standar profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari para ahli di bidang kesehatan dan/atau yang mewakili ikatan profesi tenaga kesehatan

 

BAB VII

IKATAN PROFESI

 

Pasal 26

(1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk rneningkatkan dan/atau rnengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Note : masih banyak alasan dan argument yang ingin penulis sampaikan, terutama bila mengupas hubungan pasal demi pasal yang berkaitan dengan pendidikan, namun karena keterbatasan tempat dan waktu serta khawatir terlalu dianggap kaku biarlah tulisan ini apa adanya dahulu, kiranya tulisan ini dapat menjadi bahan renungan, rujukan, diskusi dan informasi

.

Menurut  UU No. 36 2009 tentang  Kesehatan

BAB V

                                        SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

 

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan   mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

 

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan  mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan  Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

 

Pasal 22

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari    pemerintah.

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang   mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan  Menteri.

 

Pasal 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode    etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar  prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur oleh organisasi profesi.

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar  prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 26

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan  kesehatan.

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan  kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   dilakukan dengan memperhatikan:

  1. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
  2. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
  3. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 27

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 28

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

 


Daftar Pustaka

 

 

Azwar, A.  (1996). Menjaga mutu pelayanan kesehatan. Jakarta : Pustaka Sinar Mas

 

Depkes RI (2003).Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan strategi bidang kesehatan. Jakarta : Depkes RI

 

Depkes RI (2004).Rancangan pedoman pengembangan sistem jenjang karir profesional perawat,. Jakarta: Direktorat Keperawatan anestesi dan keteknisian Medik Dirjen Yan Med Depkes RI.

 

————  (2005). Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 836/MENKES/SK/VI/2005 tentang Pedoman  pengembangan manajemen kinerja perawat  dan bidan.  Jakarta : Depkes RI

 

Gibson,J.L, Ivancevich, JM & Donnelly, J.H. Alih Bahasa Andriani, N. (1997). Organisasi: Prilaku, Struktur dan proses. (edisi ke-8). Jakarta:Aksara Binarupa. (Sumber asli diterbitkan tahun 1995)

 

Gillies, D.A.  (2000). Manajemen keperawatan , suatu   pendekatan system edisi kedua (Dika Sukaman dan Widya Sukaman penerjemah). Philadeplhia : W.B. Saunders Company.

 

—————–(1994). Nursing management : a system approach (3nd ed). Philadelphia : W.B. Sounders Company.

 

Hamid.A.Y (2000). Pengenalan konsep Komite Keperawatan dan Kedudukannya di dalam Rumah Sakit Jiwa: Journal Manajemen & Administrasi Rumah Sakit Indonesia (79-80).

 

Hasibuan,H.S.S.P.(2003).Manajemen Sumber daya manusia, Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

 

Jones,G.R., & Hill, C.W.(1989). Strategic management, an integrated approach. Boston : Houghton Mifthin Company.

 

Saroso. (2003). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka

 

Kozier, B, et al. (1995). Fundamental of nursing concepts, process and practice (fifth edition). California : Eddison Wasley Publishing Company.

 

Kron, T., & Gray,A.(1987). The management of patient care : putting leadership skill to work. Philadelphia : W.B. Sounders Company.

 

Marquis, B., & Huston. (2000). Ledership roles and Management function in nursing. Philadelphia : Lippincott Company.

 

Schmele. (1996). Quality management in nursing and health care. New York : Delmer  Pablisher.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>