KALENDER

November 2014
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Sekilas tentang IPAI

Ikatan Perawat Anestesi Indonesia adalah organisasi profesi perawat anestesi yang bebas pajak, dibentuk atas keinginan perawat anestesi sebagai wadah untuk mengelola kepentingan untuk anggotanya atau sebagai mandataris dari perawat anestesi di seluruh Indonesia.
Perawat anestesi adalah perawat yang telah diberi pendidikan formal secara teoritis dan praktek dalam bidang anestesi dan berkompetensi untuk melakukan pelayanan dalam pelayanan anestesi
Profesi Perawat Anestesi wajib dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan eksistensi organisasi profesi perawat anestesi diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya secara baik serta sebagai dasar dilakukannya legislasi terhadap profesi perawat anestes

Categories

PERMENKES 512 TENTANG PRAKTIK DR dan DRG

PERMENKES 512 TAHUN 2007

Rekan-rekan Penata / Perawat Anestesi , mohon dikaji Permenkes 512 tahun 2007 ini khususnya pasal 15 ayat 1 s/d 3  , untuk kita jadikan bahan dalam mempertahankan Permenkes 779/tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesi dan Reanimasi di Rumah Sakit yang saat ini telah diberlakukan diseluruh Indonesia, namun ada wacana untuk menggantikan dengan “Pedoman……..”

Berikan tanggapan yang relefan dengan kondisi Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah masing-masing.

Terima kasih atas perhatiannya

Wassalam, DPP IPAI

10 comments to PERMENKES 512 TENTANG PRAKTIK DR dan DRG

  • Yth. DPP IPAI
    Mohon bantuan KepMenkes 779/2008 agar dapat diakses disini, karena banyak TS/ anggota yang belum pernah membaca.

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
    Pasal 73
    (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

    (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan.

  • Permasalahan dalam IPAS’s yang sudah lama ?. Itu bukanlah disebakan dengan mutu rendah, kurikulum kita ( 1985-1987) sangat baik, sehingga bisa diterima dan menjadi anggota IFNA, tetapi kesehatan departemen kadang-kadang diatur oleh pihak lain (profesi). Depkes harus sadar bahwa semua jenis profesi ( termasuk perawat) memerlukan standard praktek yang sah untuk memasuki era globalisasi. Perawat anestesi akan datang dari negara luar untuk bekerja pada sektor swasta. Depkes terlalu banyak mengurusi sesuatu; yang mana sebenarnya profesi itu sudah bisa mengatur diri sendiri. Pemerintah harus menyerahkan urusan profesi kepada masing-masing profesi. Kesehatan Departemen hanya memberi fasilitas dan mengamati serta mengawasi. Jangan pernah lagi beberapa kebijakan itu diatur atau diintervensi oleh profesi profesi; yakinlah mereka hanya melindungi kepentingan profesi sendiri, dengan alasan ini atas pertimbangan untuk kepentingan masyarakat. Dewasa ini Indonesia akan tertinggal lagi. padahal depkes mempunyai tugas besar, bagaimana cara menurunkan angka kematian ibu dan anak yang paling tinggi di Asia ?. Dan seterusnya….. maksudnya DHF, Kurang Gizi, tq

  • 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
    Pasal 73 ayat 1,2,3,

    2. Permenkes 512 tahun 2007 pasal 15 ayat 1,2,3
    3. Kepmenkes 779.2008
    4. TABEL REFERENSI JABATAN /FORMASI
    KEADAAN TANGGAL 08 PEBRUARI 2006 /BKN.
    339 3024001 ANESTESI
    340 3024002 PENATA ANESTESI
    341 3024003 PERAWAT ANESTESI
    5. Dan lain lain …banyak lagi.
    ****** Menurut saya kita tak perlu mengajari pejabat dan ketua2 profesi tentang undang undang atau peraturan perundang-undangan, karena mereka sudah tahu.
    ***** Semua sudah jelas; link and macth***
    ***** Yang diperlukan adalah sikap tegas pemerintah, seperti ketika ( era Presiden Soeharto ) menkes memanggil ketua profesi untuk belajar GBHN, bila keberatan atas berdirinya AKNES Kimia Jkt.
    **** Yang diperlukan adalah sikap dan rasa malu bila didalam republik ini merasa “bisa sendiri” dalam memberikan pelayanan kesehatan
    **** Yang diperlukan adalah sikap dan rasa malu bila didalam republik ini selalu ” mau menang sendiri” .

  • kutipan dari :http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16493/perawat-minta-payung-hukum-tindakan-ianestesiai

    Perawat Minta Payung Hukum Tindakan Anestesia
    [Rabu, 11 April 2007]
    Perawat tak bisa sembarangan membius pasien. UU No. 29 Tahun 2004 memuat sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktek kedokteran tetapi sebenarnya tidak berwenang. Ancaman itu menghantui para perawat anestesia.

    Untuk mengantisipasi resiko yuridis yang muncul, Ikatan Perawat Anestesia Indonesia (IPAI) meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum kepada mereka dalam melakukan tindakan medis anestesia, atau yang lazim dikenal sebagai pembiusan. Permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IPAI di Jakarta yang berakhir 8 April lalu.

    Ketua Umum IPAI Mustafa Usman mengatakan rekomendasi tersebut merupakan upaya para perawat anestesia untuk mendapatkan legalitas praktek perawatan dan tindakan medis anestesia. Para perawat khawatir tindakan mereka bisa diseret ke jalur hukum. Faktanya, sudah ada perawat yang berurusan dengan aparat penegak hukum gara-gara melakukan tindakan anestesia.

    Misalnya yang terjadi di Batam. Seorang perawat anestesi melakukan pembiusan terhadap seorang ibu yang akan melahirkan. Selang lima jam kemudian, bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Perawat tersebut dilaporkan pengacara korban karena diduga telah melakukan tindakan yang ilegal.

    Walaupun pada akhirnya, perawat tersebut tidak sampai terkena sanksi pidana atau denda, kata Mustafa, tetapi tetap saja kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi perawat anestesi di Indonesia. Sebagai catatan, tindakan perawat tersebut memang tidak dilakukan dengan didampingi oleh dokter anestesi, karena keterbatasan dokter anestesi di daerah. Bila payung hukum tidak dibuatkan, kalangan perawat khawatir akan dijerat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

    Pasal 73 UU ini tegas menyebutkan : Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan.

    Selanjutnya, pasal 77 menegaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp150 juta.

    Menurut Mustafa Usman, kedua pasal tadi menjadi sumber ketakutan perawat anestesi dalam menjalankan prakteknya. Untuk itulah mereka meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum, minimal dalam bentuk Peraturan Menteri.

    Saat ini aturan yang masih dipakai oleh Perawat Anestesi adalah Standar Pelayanan Anestesi Reanimasi di Rumah Sakit. Buku standar Departemen Kesehatan tersebut dikeluarkan pada tahun 1999. Memang, kata Mustafa, buku ini masih relevan untuk dipakai saat ini. Tetapi buku tersebut harus ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan. Karena menurut UU No 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

    Ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang diminta oleh pasal 73 UU Praktek Kedokteran sebenarnya menjadi dilemma bagi perawat anestesi, di daerah khususnya. Di satu sisi, Perawat Anestesi harus melakukan tindakan medis sendiri karena tidak ada dokter anestesi. Namun di sisi lain, dapat dikenai sanksi pidana atau denda.

    Harus didampingi dokter

    Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anestesi Indonesia (IDSAI) Bambang Tutuko. Menurut dia, yang harus melakukan tindakan medis adalah dokter. Pengertian dokter di sini tidak hanya terbatas pada dokter anestesi saja tetapi mencakup dokter secara umum, terutama dalam keadaan darurat.

    Jika melakukan tindakan kedokteran, perawat anestesia harus didampingi dokter atau perawat tersebut mendapat pelimpahan tugas dari dokter. Karena yang harus melakukan tindakan kedokteran harus orang yang berkompeten, ujar dokter yang ikut mengajukan judicial review UU No. 29 Tahun 2004 ini.

    Bambang Tutuko menyadari dengan keterbatasan jumlah dokter anestesi di Indonesia. Meski jumlah dokter anestesia kurang, tindakan pembiusan (anestesi) terkait erat dengan tindakan pembedahan. Dalam proses pembedahan mustahil tidak ada dokter bedah atau dokter lainnya.

    Sehingga dalam kondisi darurat pun, dalam hal tidak ada dokter anestesi, dokter lain yang melakukan pembedahan dapat melimpahkan kewenangannya kepada perawat anestesi. Jadi intinya, perawat anestesi tidak boleh melakukan tindakan anestesi seorang diri. Ia merujuk pada pasal 77 UU Praktek Kedokteran.

    Bambang menilai permintaan IPAI atas payung hukum anestesia, sebagai usaha membuat perawat anestesi menjadi mandiri. Bambang mengingatkan bahwa yang harus didahulukan adalah kepentingan publik, bukan kepentingan golongan baik IDSAI maupun IPAI. Oleh sebab itu, Permenkes ?kalaupun kelak diterbitkan? tidak boleh merugikan banyak pihak, apalagi pasien.

  • kutipan dari : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb9ca738a3b6/dikriminalkan-perawat-ijudicial-reviewi-uu-kesehatan-ke-mk
    Perawat Anestesi
    Berdasarkan catatan hukumonline, kasus yang mirip pernah menimpa perawat anestesi (pembiusan). Kala itu, ada kekhawatiran bahwa tindakan perawat anestesi dalam melakukan pembiusan dapat dikriminalkan berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasalnya, UU itu menyebutkan yang bisa melakukan tindakan anestesi adalah dokter anestesi.
    Kondisi ini pun menjadi dilema karena jumlah dokter anestesi di Indonesia sangat sedikit. Apalagi, para dokter anestesi ini hanya tersebar di kota-kota besar. Sedangkan, di daerah-daerah terpencil, hanya ada perawat anestesi yang melakukan pembiusan ketika terjadi operasi bagi pasien.
    Mukernas Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) Tahun 2007 pun meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum kepada mereka yang melakukan tindakan medis anestesia (pembiusan). “Kala itu memang ada kekhawatiran dari para perawat anestesi,” ujar Sekretaris Umum IPAI Dorce Tandung melalui sambungan telepon, Senin (5/4).

    Namun, lanjut Dorce, sekarang para perawat anestesi tak perlu khawatir lagi. Perdebatan apakah perawat anestesi bisa melakukan tindakan anestesi tanpa kehadiran dokter anestesi pun telah usai. Dua aturan yang dikeluarkan oleh Menkes pasca rekomendasi Mukernas IPAI itu dinilai sudah cukup sebagai payung hukum bagi perawat anestesi.
    Dua aturan tersebut adalah Permenkes No. 512 Tahun 2007 yang mengatur pelimpahan wewenang dokter anestesi ke perawat anestesi dan Kepmenkes No. 779 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesi dan Reanimasi di Rumah Sakit. “Sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” pungkas Dorce.

  • Abd. Syukur AK,BSc

    Abdul Syukur Ak Kutipan dari: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb9ca738a3b6/dikriminalkan-perawat-ijudicial-reviewi-uu-kesehatan-ke-mk

    Untuk mengantisipasi resiko yuridis yang muncul, Ikatan Perawat Anestesia Indonesia (IPAI) meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum kepada mereka dalam melakukan tindakan medis anestesia, atau yang lazim dikenal sebagai pembiusan. Permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IPAI di Jakarta yang berakhir 8 April lalu.
    Ketua Umum IPAI Mustafa Usman mengatakan rekomendasi tersebut merupakan upaya para perawat anestesia untuk mendapatkan legalitas praktek perawatan dan tindakan medis anestesia. Para perawat khawatir tindakan mereka bisa diseret ke jalur hukum. Faktanya, sudah ada perawat yang berurusan dengan aparat penegak hukum gara-gara melakukan tindakan anestesia.
    Misalnya yang terjadi di Batam. Seorang perawat anestesi melakukan pembiusan terhadap seorang ibu yang akan melahirkan. Selang lima jam kemudian, bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Perawat tersebut dilaporkan pengacara korban karena diduga telah melakukan tindakan yang ilegal.
    Walaupun pada akhirnya, perawat tersebut tidak sampai terkena sanksi pidana atau denda, kata Mustafa, tetapi tetap saja kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi perawat anestesi di Indonesia. Sebagai catatan, tindakan perawat tersebut memang tidak dilakukan dengan didampingi oleh dokter anestesi, karena keterbatasan dokter anestesi di daerah. Bila payung hukum tidak dibuatkan, kalangan perawat khawatir akan dijerat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
    Pasal 73 UU ini tegas menyebutkan : Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan.
    Selanjutnya, pasal 77 menegaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp150 juta.
    Menurut Mustafa Usman, kedua pasal tadi menjadi sumber ketakutan perawat anestesi dalam menjalankan prakteknya. Untuk itulah mereka meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum, minimal dalam bentuk Peraturan Menteri.
    Saat ini aturan yang masih dipakai oleh Perawat Anestesi adalah Standar Pelayanan Anestesi Reanimasi di Rumah Sakit. Buku standar Departemen Kesehatan tersebut dikeluarkan pada tahun 1999. Memang, kata Mustafa, buku ini masih relevan untuk dipakai saat ini. Tetapi buku tersebut harus ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan. Karena menurut UU No 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri termasuk kategori peraturan perundang-undangan.
    Ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang diminta oleh pasal 73 UU Praktek Kedokteran sebenarnya menjadi dilemma bagi perawat anestesi, di daerah khususnya. Di satu sisi, Perawat Anestesi harus melakukan tindakan medis sendiri karena tidak ada dokter anestesi. Namun di sisi lain, dapat dikenai sanksi pidana atau denda.

    Harus didampingi dokter

    Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anestesi Indonesia (IDSAI) Bambang Tutuko. Menurut dia, yang harus melakukan tindakan medis adalah dokter. Pengertian dokter di sini tidak hanya terbatas pada dokter anestesi saja tetapi mencakup dokter secara umum, terutama dalam keadaan darurat.
    Jika melakukan tindakan kedokteran, perawat anestesia harus didampingi dokter atau perawat tersebut mendapat pelimpahan tugas dari dokter. Karena yang harus melakukan tindakan kedokteran harus orang yang berkompeten, ujar dokter yang ikut mengajukan judicial review UU No. 29 Tahun 2004 ini.
    Bambang Tutuko menyadari dengan keterbatasan jumlah dokter anestesi di Indonesia. Meski jumlah dokter anestesia kurang, tindakan pembiusan (anestesi) terkait erat dengan tindakan pembedahan. Dalam proses pembedahan mustahil tidak ada dokter bedah atau dokter lainnya.
    Sehingga dalam kondisi darurat pun, dalam hal tidak ada dokter anestesi, dokter lain yang melakukan pembedahan dapat melimpahkan kewenangannya kepada perawat anestesi. Jadi intinya, perawat anestesi tidak boleh melakukan tindakan anestesi seorang diri. Ia merujuk pada pasal 77 UU Praktek Kedokteran.
    Bambang menilai permintaan IPAI atas payung hukum anestesia, sebagai usaha membuat perawat anestesi menjadi mandiri. Bambang mengingatkan bahwa yang harus didahulukan adalah kepentingan publik, bukan kepentingan golongan baik IDSAI maupun IPAI. Oleh sebab itu, Permenkes ?kalaupun kelak diterbitkan? tidak boleh merugikan banyak pihak, apalagi pasien.

    Perawat Anestesi

    Berdasarkan catatan hukumonline, kasus yang mirip pernah menimpa perawat anestesi (pembiusan). Kala itu, ada kekhawatiran bahwa tindakan perawat anestesi dalam melakukan pembiusan dapat dikriminalkan berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasalnya, UU itu menyebutkan yang bisa melakukan tindakan anestesi adalah dokter anestesi.
    Kondisi ini pun menjadi dilema karena jumlah dokter anestesi di Indonesia sangat sedikit. Apalagi, para dokter anestesi ini hanya tersebar di kota-kota besar. Sedangkan, di daerah-daerah terpencil, hanya ada perawat anestesi yang melakukan pembiusan ketika terjadi operasi bagi pasien.
    Mukernas Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) Tahun 2007 pun meminta Menteri Kesehatan menerbitkan payung hukum kepada mereka yang melakukan tindakan medis anestesia (pembiusan). “Kala itu memang ada kekhawatiran dari para perawat anestesi,” ujar Sekretaris Umum IPAI Dorce Tandung melalui sambungan telepon, Senin (5/4). Namun, lanjut Dorce, sekarang para perawat anestesi tak perlu khawatir lagi. Perdebatan apakah perawat anestesi bisa melakukan tindakan anestesi tanpa kehadiran dokter anestesi pun telah usai. Dua aturan yang dikeluarkan oleh Menkes pasca rekomendasi Mukernas IPAI itu dinilai sudah cukup sebagai payung hukum bagi perawat anestesi.
    Dua aturan tersebut adalah Permenkes No. 512 Tahun 2007 yang mengatur pelimpahan wewenang dokter anestesi ke perawat anestesi dan Kepmenkes No. 779 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesi dan Reanimasi di Rumah Sakit. “Sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” pungkas Dorce.

  • H.Waryono, S.IP,S.Kep, M.Kes

    Buat Teman – Teman Langkah maju adalah untuk dapat bersabar dan menerima dulu, memang yang perlu di percepat adalah RPP ( Perawat Anestesi udah muncul, maka dorong yang utama ) karena keperawatan anestesi merupakan keperawatan dan tugas limpah walaupun tugas limpah harus ada hak dan kewajiban yang diatur makanya di dunia internasional yang muncul adalah ( PRIVELEDGING NURSE ANESTETHIS ) disana merupakan hak/kewajiban instimewa/khusus dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi(IPAI)………… Jangan takut dan pesimis dan jangan terbius/dibius…….?????

  • Yayan urang Bandung

    Coba kita lihat pelayanan anestesi RSUD seluruh Indonesia berapa % yang dikerjakan oleh Span dan berapa % yang dikerjakan Perawat anestesi ??? jelas disitu berbagai elemen masyarakat ada dari tukang bajigur sampai direktur yang membutuhkan layanan anestesi ada … Pejabat daerah dan Direktur aja berterima kasih kok karena pelayanan anestesi tidak terhambat karena tidak ada dr anestesinya … operator terlayani semua tidak ada keluhan … kami akan sangat berterima kasih kalau dr anestesi ( SpAn) mau mengerjakan pelayanan anestesi di seluruh RSUD yang ada di Indonesia …. betul sdh banyak dr anestesi yang berperan aktif di RSUD tapi yang kiri kanan depan belakang swastanya ada coba kalau yang jauh dari jangkauan swasta yang sudah masuk PNS pun keluar lagi … fakta lho.. tapi apakah perawat anestesinya ikut ikutan KELUAR ??? tidak ….karena ridho dan tahu kalau masyarakat membutuhkan tenaganya… jadi pertanyaan nya apakah perawat anestesi tidak dibutuhkan oleh pemerintah sehingga sekolah yang ada aja di bumi hanguskan ???? munafik sekali… malah Keprmenkes 779 tahun 2008 mau di ganti ???? AING GEUS CAPE CAPE NGABIUS PEPERIHEUN MENANG PENGHARGAAN OGE HENTEU ATUH NU AYA MAH TONG DI UTAK ATIK..EUY. teu cageur sugan mah… mangga ah Assalamualaikum

  • NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH NASIONAL KE V
    IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA (IPAI)
    DI JAKARTA

    I. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT :
    Hari / Tanggal :
    Waktu :
    Tempat :

    II. HADIR DALAM RAPAT :

    1. Tuan MUSTAFA
    dalam kedudukannya selaku KETUA IPAI
    2. Nyonya DORCHE,
    dalam kedudukannya selaku SEKRETARIS IPAI
    3. Tuan DAHLAN LUBIS
    Dalam kedudukannya selaku KETUA RAPAT MUNAS KE V IPAI TAHUN 2010

    III. ACARA RAPAT :

    Tuan DAHLAN LUBIS selaku Rapat selaku Ketua Rapat, memimpin yang demikian sesuai dengan pasal ….. ayat …. Anggaran Dasar IPAI, Membuka dan memberitahukan :

    ? Bahwa dalam Rapat telah hadir / terwakili sebanyak ……..DPD( ….)yaitu merupakan 100 % (Seratus Persen) dari selurul DPDSehingga Rapat dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal …. ayat … Anggaran Dasar Perseroan.
    ? Bahwa Acara Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Pembukaan Laporan Ketua Rapat
    2. Laporan pertanggung jawaban ketua IPAI Priode tahun….. sampai tahun ……….
    3. Perubahan Pengurus
    4. Perumusan kerangka struktur organisasi IPAI TAHUN 2010 sampai tahun 2014
    5. Penutup.

    IV. KEPUTUSAN RAPAT :

    ? Bahwa Acara Rapat ini telah diketahui sebelumnya oleh para Peserta Rapat, sehingga keterangan lebih lanjut tidak diperlukan dan akhirnya Rapat dengan secara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

    1. Menyetujui dan mesyahkan pertanggungan jawaban Ketua IPAI priode tahun sampai tahun
    2. Menyetujui dan mesyahkan perubahan pengurus merupakan berakhirnya masa jabatan priode pengurus tahun …… sampai tahun….. dan telah sepakat dengan keputusan MUNAS KE V membentuk organisasi baru sebagai berikut :
    a. DEWAN PERTIMBANGAN
    b. KOORDINATOR WILAYAH SUMATRA :
    MUHADJAR KOTO,BSc
    c. KOORDINATOR WILAYAH JAWA: AGUS BUDI
    PRASETYO,AMK
    d. KOORDINATOR WILAYAH SULAWESI,MALIKU,PAPUA:
    ZAINUDIN,BSc
    e. KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN: ZARKASIH ABDI,BSc
    f. KOORDINATOR WILAYAH ,BALI,NTT,NTB : INYOMAN GEDE SUPARTHA BSc
    b. KETUA IPAI
    c.SEKRETARIS IPAI
    d.BENDAHARA.
    e.SUSUNAN ANGGOTA PENGURUS
    Ketua 1.Bidang I ORGANISASI, REGULASI DAN
    PENDIDIKANDAN ETIK PROFESI:
    Ketua : Mayor CKM ,ASEP RUSMAN ,S.Kep.MM
    Anggota(Bidang Pendidikan)
    SEPTI MIARNA BSc,SKM
    Anggota (Bidang Hukum)
    -SURYANI ,BSc
    -Mayor CKM,RAMLI ANWAR,Ssos,MARS

    f.KETUA 11 BIDANG SDM DAN LITBANG :
    Ketua :WARYONO,S.IP,S,Kep,M.Kes
    Anggota (Bidang SDM dan LITBANG
    -RUSMIATI RUSTAM,BSc ,SKM
    – SITI ROHANI,BSc,S.Kep
    Anggota (Bidang Kerja Sama Dalam Negri)
    -AFRIYENI,BSc,SKM
    -SITI KUSMARIAH.AMK.
    Anggota (Bidang Kerja Sama Luar Negri )
    -DIDI SUPRIYADI,AMK.S.Kep
    -JAMAL,AMK
    -H.ABDUL SYUKUR,BSc,S.Kep
    g.KETUA 111 .BIDANG HUMAS,PELAYANAN,
    KESEJAHTERAAN dan USAHA & BULETIN.
    Ketua : SUPRAPTO HASAN,BSc,S.Sos
    Anggota (Bidang Humas dan Pelayanan)
    – INING ANIK SUBEKTI, AMK,SAP
    – ACHMAD SANUSI S,sos,MM
    – AHA EKAWATI, AMK
    Anggota (Bidang Kesejahteraan )
    -FARID RASYIDI , BSc,S.Sos
    – WIDAWATI ,BSc,SPd
    -KURAESIN,AMK.S.Kep
    Anggota (Bidang usaha dan Buletin)
    - DEDE SETIAWAN,AMK
    - WOWO WPERMANA,AMK
    - ADE SYAMSURI ,AMK

    V. PENUTUP :

    Akhirnya Rapat mensahkan serta menyetujui perubahan pengurus IPAI Tahun 2010 sampai 2014 dan untuk menyatakan Keputusan MUNAS KE V ini dalam suatu Akta Notaris dan sehubungan dengan hal itu. Berhak untuk menghadap Notaris, memberi keterangan, menandatangani Akta yang bersangkutan dan memohon persetujuan atas Pengubahan Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokument lainnya. Untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan .
    Keputusan Rapat ini berlaku sejak Rapat ini ditutup.
    Demikian Notulen MUNAS KE V ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
    KETUA IPAI KETUA MUNAS KE V

    SEKRETARIS MUNAS KE V

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>